Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun komposisi kabinet periode kedua, yaitu 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen untuk partai politik koalisi. Partai Gerindra mendukung komposisi kabinet Jokowi dan merupakan hak prerogatif presiden.
“Presiden punya kewenangan prerogatif calon anggota kabinet dari mana pun,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Muzani mengatakan Gerindra tak mempermasalahkan komposisi kabinet Jokowi. Gerindra ingin bangsa kembali bersatu pasca Pilpres 2019.
“Gerindra harapannya bagaimana bangsa ini bisa bersatu di ulang tahun ke-74 ini, bangsa ini tetap kokoh, menata optimisme yang bagus,” ujarnya.
Muzani mengatakan Prabowo sangat menyoroti tiga bidang itu. Bahkan kata dia, Gerindra sudah menyampaikan urgensi kedaulatan pangan, air, dan energi kepada Jokowi.
“Prabowo)menginginkan kemandirian di bidang energi, pangan, dan air jadi sesuatu prioritas. Pangan, air, dan energi sesuatu fundamen, yang vital bagi bangsa. Kalau ini dianggap penting maka Pak Prabowo menyodorkan beberapa nama, tapi kalau dianggap yang mungkin belum prioritas, kita agak susah,” ujar Muzani.
Muzani mengatakan usulan dari Prabowo itu tak jadi masalah jika ingin dijalankan di dalam atau di luar pemerintahan. Menurutnya, pihaknya bersyukur jika Jokowi mau menjalankan usulan tersebut.
“Ya (kalau konsep ditolak Gerindra tetap di luar pemerintahan) tidak juga, tapi kalau konsepnya nggak diterima atau Pak Jokowi mau jalanin sendiri, ya alhamdulillah. Kita hanya menyodorkan, hanya mengingatkan pentingnya kemandirian. Untuk menjalankan itu tidak harus kita ya,” pungkasnya.
