Channel9.id-Jakarta. Partai Gerindra mensyaratkan pemulangan Habib Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat rekonsiliasi yang diajukan Prabowo kepada Jokowi.
Sekretaris Jenderal Parta Gerindra Ahmad Muzani membenarkan pernyataan tersebut. Bahkan ia menyebut, selain pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), namun juga pembebasan dari sejumlah pendukung Prabowo-Sandi yang sedang terbelit masalah hukum.
“Ya keseluruhan bukan hanya itu (peulangan Rizieq Shihab). Kemarin-kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin ratusan orang,” ujarnya Selasa (9/7).
Ia menyebut dengan adanya pemulangan Habib Rizieq, diharapkan pertentangan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik bisa mengendur.
Muzani berpendapat, islah atau rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo saat ini harus dilakukan dalam rangka meniadakan dendam. Menurutnya, rekonsiliasi sulit tercapai bila masih ada dendam.
Sebelumnya, mantan Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak melemparkan wacana agar rekonsiliasi juga dilakukan pemulangan Habib Rizieq.
“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ kembali ke Indonesia,” tulis Dahnil dalam akun Twitter-nya, Jumat (5/7).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyetujui usulan Dahnil tersebut. Ia menilai selama ini Habib Rizieq terkesan dihalang-halangi untuk kembali ke Indonesia.
“Ya kalau menurut saya (Habib Rizieq) harus (balik ke Indonesia). Bukan pemulangan ya, jangan dihambat. Karena yang saya dengar pemerintah Saudi sebenarnya tidak ada masalah,”ujarnya Senin (8/7).
Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga menyatakan ketidaksetujuannya atas usulan dari Dahnil. Ia menyebut rekonsiliasi tidak ada relevansinya dengan pemulangan Habib Rizieq Shihab.
“Enggak relevan, gue enggak setuju kriminalisasi Habib Rizieq tapi menukar guling dengan Rizieq Shihab tidak relevan, apa konteksnya? Tapi kalau ada kepentingan Dahnil karena punya kepentingan personal, saya nggak ngerti, memasukkan hubungan personal dalam rekonsiliasi ini gue nggak ngerti, tapi nggak korelatif lah, kita pakai akal sehat saja,” ujar Andi di Jakarta Minggu (7/7).
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, berpendapat bahwa wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi politik.
“Ada yang keliru memahami rekonsiliasi. Ini bukan rekonsiliasi hukum atau politik agar ada syaratnya. Tapi murni rekonsiliasi sosial,” ujarnya Senin (8/7/2019).
