Channel9.id, Jakarta. Pemerintah memastikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW) di pesisir utara Jawa akan mendapat dukungan pendanaan dari APBN dan APBD. Hal tersebut disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (20/1/2026).
AHY menjelaskan bahwa proyek tanggul laut nantinya akan berada di bawah koordinasi Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Kemenko yang dipimpinnya bertindak sebagai dewan pengarah, sementara badan otorita masih menyempurnakan rancangan kelembagaan dan teknis.
Menurut AHY, badan tersebut akan fokus pada perlindungan wilayah pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Demak dari risiko banjir rob dan penurunan muka tanah. Sejumlah konsep desain dan mekanisme pembiayaan juga tengah difinalisasi.
“Tanggul ini diperlukan, dan berbagai konsepnya terus dimatangkan, termasuk skema pembiayaannya,” ujar AHY di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, selain dukungan APBN, dana pembangunan akan melibatkan APBD mengingat proyek mencakup lintas provinsi dan kabupaten/kota. Namun, anggaran pemerintah bukan satu-satunya sumber pendanaan.
AHY menyebut pemerintah juga menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) sebagai opsi pembiayaan alternatif.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa proyek GSW tidak hanya berkaitan dengan aspek proteksi pantai, tetapi juga menyangkut konektivitas wilayah, peningkatan nilai lahan, aktivitas ekonomi dan komersial, serta potensi pengembangan kawasan pesisir.
“Kita ingin lingkungan tetap terjaga, sekaligus menyediakan manfaat ekonomi bagi kawasan pantura,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkap bahwa konstruksi Giant Sea Wall sepanjang sekitar 500-535 km akan segera dimulai untuk menahan dampak penurunan tanah di sepanjang pesisir utara Jawa. Ia menyebut proyek ini penting karena melindungi puluhan juta penduduk serta kawasan industri strategis di pantura.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden juga mengungkap estimasi kebutuhan biaya proyek mencapai US$80 miliar, atau sekitar Rp1.297 triliun, dengan rentang pembangunan dari Banten hingga Gresik.
