Channel9.id – Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus persoalan di Papua. Saat ini, ia mengaku menunggu arahan berikutnya dari Prabowo.
“Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di manapun, kapanpun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya, kita siap,” kata Gibran saat menjawab pertanyaan soal berkantor di Papua, di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Gibran tak menjawab secara gamblang saat ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun, ia ia mengaku sudah siap menjalankan tugas tersebut meskipun saat ini keputusan presiden (keppres) belum keluar.
Ia menyebut beberapa kali ia telah menugaskan jajarannya dari Sekretariat Wakil Presiden bertolak ke Papua mengurusi berbagai hal, seperti mengirim alat-alat sekolah, laptop, atau melihat kesiapan program makan bergizi gratis (MBG).
“Jadi nanti ya tinggal nunggu waktu saja dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun,” ucapnya.
Gibran mengatakan, wakil presiden berkantor di Papua bukanlah hal yang baru. Ia mencontohkan, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin juga pernah menjalankan tugas dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu sejak zaman Pak Wapres Ma’ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya,”
Gibran menekankan bahwa yang terpenting adalah harus sering berdialog dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat luas. Ia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan.
“Sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, kritikan, evaluasi, apa pun itu,” tuturnya.
Kabar yang menyebutkan Gibran akan berkantor di Papua awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan tugas khusus kepada Gibran untuk berkantor di Papua.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan untuk mengatasi sejumlah permasalahan di Papua, termasuk meningkatkan pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, Yusril menyebut Gibran juga akan mengurus permasalahan HAM di Bumi Cendrawasih.
“Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril saat membuka acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip dari kanal YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).
Ia menyebut penugasan khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
Yusril mengeklaim penugasan khusus terhadap Gibran merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat Papua yang tak lepas dari pusaran konflik.
“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tuturnya.
HT
