Suhariyanto menambahkan, berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,47 persen.
“Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,79 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,43 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah,” ujar dia.
Dia merincikan, provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,422. Sementara yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,272.
Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,384, terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,422), Gorontalo (0,417), Papua (0,398), Sulawesi Tenggara (0,392), DKI Jakarta (0,390), dan Nusa Tenggara Barat (0,391).
