Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak memiliki kewenangan meminta apalagi memaksakan wilayah lain memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Total. “Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah,” ujarnya, Jumat, 11 September 2020.
Basa juga: Wagub DKI PSBB Sesuai Arahan Presiden Jokowi
Hal ini diungkapkan Anies menanggapi pernyataan beberapa kepala daerah di wilayah penyangga DKI Jakarta yang mempertanyakan kejelasan, efektivitas, teknis dan konsekuensi dari kebijakan Jakarta tersebut. Anies menyebutkan belum akan membicarakan teknis penerapan PSBB dalam hal pembatasan pergerakan orang dengan daerah penyangga Jakarta dalam waktu dekat.
“Dengan kepala daerah penyangga, nanti sesudah Jakarta memutuskan (pembatasan pergerakan orang dan industri bagaimana) baru kita bicarakan,” kata Anies.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan bahwa PSBB Total di DKI Jakarta belum jelas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait keputusannya tersebut. “Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi,” ujar Bima.
