Channel9.id, Jakarta. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon akibat serangan di Lebanon pada 29–30 Maret 2026.
Kepergian mereka tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.
Petugas menggelar upacara pelepasan dan penghormatan jenazah di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Kamis (2/4). Force Commander UNIFIL memimpin langsung upacara tersebut sebagai penghormatan terakhir atas jasa para prajurit.
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempercepat proses repatriasi. Pemerintah menargetkan pemulangan jenazah selesai pada pekan pertama April 2026.
Proses repatriasi menghadapi tantangan besar. Dalam kondisi normal, perjalanan dari Beirut ke Jakarta memakan waktu sekitar 17 jam. Namun, konflik bersenjata di sejumlah wilayah, termasuk meningkatnya serangan Israel di Lebanon Selatan, membatasi pergerakan dan meningkatkan risiko keselamatan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulangan berjalan lancar.
“Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi prajurit yang gugur, sekaligus tanggung jawab negara kepada keluarga,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (3/4/2026).
Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Rhomadhon gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon.
Pengabdian mereka mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat UUD 1945. Dukungan dan ucapan belasungkawa dari berbagai negara juga menunjukkan kontribusi mereka di tingkat global.
Indonesia Kecam Serangan
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan kecaman keras atas serangan yang menewaskan tiga personel tersebut. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, menyampaikan sikap itu dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (31/3).
“Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini kehilangan besar bagi Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Indonesia menilai serangan tersebut bukan sekadar insiden, tetapi upaya melemahkan mandat UNIFIL sesuai Resolusi DK PBB 1701. Karena itu, Indonesia mendesak penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan, serta meminta Dewan Keamanan PBB mengawal prosesnya.
Pemerintah juga menilai eskalasi konflik dipicu serangan berulang militer Israel ke wilayah Lebanon. Indonesia mengecam tindakan tersebut karena melanggar kedaulatan Lebanon.
Selain itu, Indonesia menegaskan solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Lebanon.
“Serangan ini mengancam perdamaian dan keamanan internasional, bahkan berpotensi menjadi kejahatan perang menurut hukum internasional,” tegas Umar.
