Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres memperingatkan, kemungkinan PBB tidak memiliki cukup uang untuk menggaji stafnya bulan depan, jika negara-negara anggota tidak membayar utangnya.
Di hadapan 193 negara anggota Komite Anggaran PBB, Selasa (8/10), Guterres menyebutkan jika ia tidak memotong pengeluaran sejak Januari, maka “kita tidak memiliki likuiditas untuk menggelar” pertemuan tahunan pemimpin dunia bulan lalu.
“Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam dalam dekade ini. Kita berisiko..memasuki November dengan tidak memiliki uang untuk menutupi pembayaran gaji,” ujar Guterres. “Pekerjaan dan reformasi kita dalam bahaya,” tambahnya sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Amerika Serikat (AS) menjadi kontribusi terbesar yang bertanggung jawab atas 22 persen dari lebih 3,3 miliar dolar dari anggaran regular 2019, yang digunakan untuk membayar urusan politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi dan sosial, serta komunikasi.
Washington memiliki utang sebesar 381 juta dolar AS untuk anggaran reguler sebelumnya, dan 674 juta dolar AS untuk anggaran regular 2019.
Presiden AS Donald Trump mengatakan, Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB dan mendorong reformasi di PBB.
Sementara itu, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, sejauh ini terdapat 129 negara telah membayar iuran dengan total hampir 2 miliar dolar AS.
Guterres mengklaim dia telah menjalankan usaha luar biasa pada bulan lalu untuk mengatasi kekurangan tersebut. Diantaranya, pengosongan di beberapa pos, perjalanan dinas dibatasi, dan beberapa pertemuan yang mungkin dibatalkan atau ditangguhkan.
Operasional PBB di New York, Jenewa, Vienna, dan Nairobi serta komisi-komisi regional diprediksi bakal terpengaruh.
Pendanaan misi perdamaian PBB dianggarkan terpisah, yakni 6,7 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga Juni 2019, dan 6,51 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga Juni 2020.
AS memiliki tanggung jawab hampir 28 persen atas anggaran misi perdamaian, namun hanya membayar 25 persen saja sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum AS. Saat ini, Washington berutang sekitar 2,4 miliar dolar AS untuk misi perdamaian.
PBB menyebut operasi pemeliharaan misi perdamaian menelan biaya setengah dari satu persen biaya pengeluaran militer dunia.
