Channel9.id – Bandung. Di era digital sekarang ini, kedaulatan dalam bidang teknologi telekomunikasi menjadi sangat penting. Negara yang tidak memiliki kedaulatan telekomunikasi, praktis akan menjadi sasaran serangan serangan siber, seperti penyadapan, peretasan, pembocoran informasi dan sebagainya.
Untuk itulah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Kemenko Polhukam) menggagas Forum Konsultasi Komunikasi mengenai Pemanfaatan Wahana Dirgantara Super Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara.
Acara Forum Konsultasi dibuka oleh Deputi VII, Marsda TNI Budi Rus Nurhadi Sutejo, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Dalam sambutannya, ia mengatakan, acara forum konsultasi dan komunikasi ini merupakan tindak lanjut dari Focus Grup Discussion yang diselenggarakan di Jogyakarta, dengan tema “ Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional”.
Lebih lanjut Marsda TNI Budi Rus Nurhadi Sutejo,”Acara Forum Konsultasi dan Komunikasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi pendukung wahana dirgantara super/ High Altitude Platform System (HAPs) bagi kepentingan jaringan aman mandiri dan dampaknya bagi perkembagan industri telekomunikasi dalam negeri,” jelasnya.
Dalam forum tersebut Eddy Setiawan dari International Telecommunication Union (ITU) mengatakan HAPs merupakan salah satu alternatif wahana teknologi telekomunikasi pada era digital. HAPS mampu mengangkut berbagai jenis teknologi telekomunikasi broadband. “Dalam peraturan ITU, HAPs merupakan stasiun yang berlokasi pada ketinggian 20 hingga 50 km pada titik spesifik, nominal, dan fixed dari permukaan bumi,” jelasnya. Dari hasil kajian HAPs menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi terrestrial.
Wujud HAPs bisa berupa pesawat, unmanned aerial vehicle (UAV) ataupun balon udara. HAPs dinilai memiliki kemudahan dalam penempatan, fleksibilitas, biaya operasional rendah, delay propagasi rendah, sudut elevasi lebar dan cakupan luas. Selain itu secara teknologi, HAPS memiliki potensi sebagai backbone komunikasi pita lebar untuk menjangkau daerah rural. Penempatan HAPs sebagai stasiun telekomunikasi non-terrestrial berada pada lapisan stratosfer.
HAPs dianggap tidak membahayakan lalu lintas penerbangan sipil karena berada pada posisi di atas batas ketinggian maksimal pesawat terbang komersil. HAPs memiliki potensi yang besar sebagai teknologi penunjang dalam mendukung infrastruktur jaringan aman pemerintah, karena dapat menjadi backhaul/backbone jaringan aman selain satelit. HAPs juga dipercaya mampu menumbuhkan industri telekomunikasi dalam negeri serta mengakselerasi penguasaan industri dirgantara yang strategis oleh bangsa Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh narasumber,yakni Dr. Ir Ismail., MT, Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Robertus Heru Triharharjanto Ph.D, KepalaPusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN, Prof. IBR Supancana, Guru Besar Hukum Udara dan Antariksa, Marsda TNI Imran Baidirus, SE, Pangkohanudnas, Prof. Kusnanto Anggoro, Akademisi, Ir. Nonot Harsono, M.T,Kepala Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Mastel dan Ir. Eddy Setiawan, MSTAS, Ketua Indonesia-ITU Concern Forum.
Dari acara konsutasi dan komunikasi, diharapkan bisa menelurkan rekomendasi konsep pemanfaatan teknologi wahana dirgantara super. Terutama terkait dengan regulasi mendukung jaringan aman mandiri yang sedang digagas oleh pemerintah.
“ Kita harapkan ke depan Pemerintahan Baru, ini memasukan Jaringan Aman Mandiri ini menjadi prioritas, Maka hari ini kita melakukan brainstorming. Ke depan kita pelu merevisi regulasi-regulasi untuk memayungi Jaringan Aman Mandiri, “ pungkas Marsda Budi Rus Sutejo.
