Channel9.id, Jakarta. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda kenaikan harga telur dan ayam mulai terlihat di sejumlah daerah seiring meningkatnya kebutuhan menjelang akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto pun meminta agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera disesuaikan agar tidak memicu gejolak harga di pasar.
Penjelasan tersebut disampaikan Nanik usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Menanggapi pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia tidak menampik bahwa sejumlah komoditas sudah mulai mengalami kenaikan.
“Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, misalnya ayam dan telur,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Ramadan, Nanik menyampaikan bahwa Presiden meminta agar menu MBG untuk sementara diubah. Salah satu penyesuaian yang diusulkan adalah mengurangi penggunaan telur ayam dan menggantinya dengan sumber protein lain.
“Pak Presiden bilang, ‘Ini mau Nataru, jadi mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tetapi diganti daging sapi atau telur puyuh,’” tuturnya.
Meskipun kenaikan harga belum besar, Nanik mengakui sinyal-sinyal pengetatan pasokan sudah terlihat, salah satunya dari kapasitas SPPG di berbagai daerah yang mulai penuh. Ketersediaan buah-buahan juga menurun. “Dulu buah di pasar induk itu sampai menumpuk. Sekarang sudah mulai susah dicari,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap aman, BGN mengaktifkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
Sejumlah langkah konkret telah dipersiapkan, mulai dari rencana pengerahan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur, hingga pembiayaan koperasi oleh Kementerian Koperasi sebesar Rp300 miliar untuk mendukung penanaman buah, sayur, dan peternakan.
Kementerian Dalam Negeri juga diminta menginstruksikan para bupati agar memanfaatkan lahan-lahan RT/RW sebagai area budidaya tanaman atau peternakan skala kecil. Meski begitu, Nanik mengakui masih ada hambatan bagi petani yang ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Pemerintah pun mendorong pembentukan kelompok usaha agar para petani bisa memenuhi persyaratan.
“Kalau belum ada koperasi, kami minta mereka membuat usaha dagang—misalnya 10 petani digabung menjadi satu—agar bisa masuk ke SPPG,” ujarnya.
