Channel9.id-Jakarta. Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang akan mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada hari ini, Selasa (9/3) ini. Kedatangan jajaran Demokrat pimpinan Moeldoko tersebut untuk menyerahkan AD/ART partai yang baru.
Salah satu penggagas KLB Demokrat Deli Serdang, Hencky Luntungan mengatakan, AD/ART hasil KLB Deli Serdang akan berbeda dengan hasil Kongres Demokrat 2020 saat AHY terpilih sebagai ketua umum. AD/ART 2020 disebutnya akan pihaknya cabut.
“Jadi AD/ART yang 2020 (Kubuh AHY) itu kami cabut. Di AD/ART yang 2020 itu ada majelis tinggi itu tidak ada pembicaraannya dalam rapat pleno partai. Majelis tinggi itu tidak ada pertimbangannya,” ujar Hencky kepada wartawan, Senin (8/3).
Baca juga: KLB Demokrat Deli Serdang: Moeldoko Ketum Partai Demokrat
Dia menegaskan landasan hukum KLB yang diselenggarakan pihaknya, berpijak pada Undang-undang Partai Politik (Parpol), sehingga dia menilai Demokrat versi kubunya tidak ilegal. Dia juga menyatakan AD/ ART versi AHY sudah tidak berlaku.
“Undang-undang Parpol itu jelas (landasan hukumnya) dan AD/ART yang dibahas dalam KLB Deli Serdang. AD/ART 2020 itu udah dicabut di KLB kemarin,” ujarnya.
Sejatinya Demokrat kubu Moeldoko ini akan mendatangi Kemenkumham tepatnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin (8/3) kemarin. Namun, hingga sore hari mereka urung datang.
Justru di hari yang sama, Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke Kemenkumham untuk menyerahkan sejumlah dokumen barang bukti yang menyatakan Demokrat hasil KLB Deli Serdang ilegal.
Hencky berdalih bahwa absenya kubu Moeldoko ke Kemenkumham kemarin lantaran masih ada sejumlah dokumen AD/ART dan kepengurusan yang belum rampung.
IG
