Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui partainya sempat diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Ia menyebut permintaan itu disampaikan oleh salah satu menteri yang mengaku mendapat persetujuan dari ‘Pak Lurah’.
Namun, Hasto tak menjelaskan sosok ‘Pak Lurah’ yang dimaksud. Hasto mengatakan menteri tersebut mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
Selain itu, kata Hasto, menteri tersebut mengklaim sejumlah anggota kabinet, termasuk sejumlah ketua umum partai yang mendukung wacana presiden tiga periode sudah disetujui ‘Pak Lurah’.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” ucap Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Namun, kata Hasto, partainya kala itu sudah menyatakan secara tegas untuk menolak wacana tersebut. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.
“Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” katanya.
Hasto bahkan bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia atas pengakuan partainya yang diminta untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Politikus PDIP Adian Napitupulu sebelumnya juga menyebut awal perseteruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP dipicu karena sikap partainya yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).
Merespons, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mewanti-wanti jika pernyataan tersebut akan menjurus menjadi fitnah jika tidak ada faktanya. Faldo yakin hubungan Jokowi dengan Mega baik-baik saja.
“Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” kata Faldo dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: Adian Napitupulu Buka-Bukaan Awal Mula Keretakan PDIP dengan Jokowi
HT
