Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menggelontorkan Rp1.060 triliun hingga 12 Desember 2023 untuk realisasi bantuan sosial (bansos), pupuk petani, hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sri mengklaim Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi di tahun ini sebesar Rp1.840,4 triliun. Dari realisasi tersebut, sebesar 57,6 persen atau Rp1.060 triliun memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dari Rp1.840,4 triliun total Belanja Pemerintah Pusat (BPP), berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp1.060 triliun. Artinya, lebih dari 57 persen belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Ia merincikan, ada beberapa bantuan yang terealisasi di tahun ini, di antaranya bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Rp44,3 triliun dalam bentuk kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan bansos pangan tahap satu pada Maret 2023-Mei 2023 senilai Rp8,2 triliun.
Sri menyebut pemerintah juga membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,7 juta orang sebesar Rp42,4 triliun, bantuan 24.547 hewan ternak senilai Rp235,3 miliar, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp681,2 miliar. Bantuan alsintan itu berupa 18.621 traktor dan 2.775 cultivator.
“Ada bantuan benih dan pupuk organik (Rp1,5 triliun untuk 659,4 ribu hektare), ada subsidi dan kompensasi BBM serta listrik (Rp99,6 triliun), dan juga bantuan beras serta ayam dan telur yang diberikan pada September 2023-Desember 2023 ini ada Rp11,2 triliun (untuk 21,3 juta KPM),” jelasnya.
Selain di sisi perlindungan sosial (perlinsos), kucuran Rp1.060 triliun ini mengalir ke bidang pendidikan. Ia merincikan, sebesar Rp11,1 triliun untuk program Indonesia Pintar, Rp12,7 triliun dipakai Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama senilai Rp10,6 triliun.
Sri mengatakan ada juga yang masuk dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp5,1 triliun serta Rp4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta Kartu Prakerja.
“Untuk belanja infrastruktur dalam Rp1.060 triliun ini, kita lihat berbagai infrastruktur yang sudah selesai dan berapa APBN yang dikeluarkan. Mulai dari Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Rp3,2 triliun, Bendungan Lolak Rp1,97 triliun, Sodetan Kali Ciliwung Rp1,15 triliun, Tol Tebing Tinggi-Indrapura Rp3,06 triliun, Bendungan Sepaku Semoi itu daerah dekat IKN Rp556 miliar,” rincinya.
“Sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat Rp224 miliar, Tol Cibitung-Cilincing Rp9,56 triliun, Bendungan Cipanas Rp2,03 triliun, SPAM Regional Mebidang Rp715,5 miliar, dan berbagai macam infrastruktur lainnya,” tambahnya.
Selain itu, Sri mengatakan pihaknya menambahkan anggaran Rp9 triliun untuk Kementerian Sosial pada 2023 ini. Ia menyebut tambahan itu dilakukan untuk mengeksekusi titah Presiden Joko Widodo.
Uang tersebut akan dipakai Kemensos menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu. Tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program bantuan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak serta program rumah sejahtera terpadu.
“Untuk Kemensos tambahan anggaran cukup besar, tahun ini ditambah Rp9 triliun karena ada paket bantuan El Nino dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai,” pungkasnya.
HT
