Channel9.id-Jakarta. Acara peringatan hari lahir Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke 23 di Surabaya, dibubarkan paksa oleh Front Pembela Islam (FPI) Senin (22/7) malam. Namun, menolak terlibat dalam aksi tersebut.
Wali Laskar FPI Surabaya Agus Fachruddin justru menuding polisi yang telah membubarkan acara HUT PRD tersebut.
“Yang membubarkan kan bukan kita, yang membubarkan itu polisi. Tanya aja mereka (PRD). FPI hanya ikut serta dalam pembubaran,” kata Agus, Selasa (23/7).
Agus menegaskan, FPI hanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa ada kegiatan yang akan dilakukan oleh partai terlarang.
“Kami sampaikan ke polisi bawa ada kegiatan yang akan dilakukan PRD. Kami keberatan. Dan polisi mengambil tindakan dengan membubarkan,” tegasnya.
Tindakan pembubaran tersebut, lanjut Agus, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) nomor 210-221 tahun 1997. FPI memutuskan untuk bergerak melakukan penolakan kegiatan apapun yang dilakukan PRD.
“Kami bertindak sesuai SK Mendagri nomor 210 tentang pembubaran dan pelarangan organisasi PRD. Katanya ini negara hukum, ayolah kita taati hukum,” katanya.
Sementara itu, PRD menolak disebut partai terlarang. Menurut Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, partainya diakui oleh Kemendagri dan Komisi Pemilihan Uumum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilu.
Diakuinya, PRD memang pernah mendapat status sebagai partai terlarang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1997. Namun, lanjut Agus, sejak tahun 1999 status itu tidak berlaku lagi. PRD pun mengecam berbagai pihak yang menggangu acara HUT partainya, termasuk aparatur negera. Sikap aparatatur negara dinilai PRD sebagai kegagalan aparat negara dalam memberikan jaminan keamanan dan melindungi kegiatan damai dan demokratis yang mereka gelar.
“Ada indikasi di beberapa daerah aparat negara justru tunduk atau ambil bagian dalam tindakan yang melanggar kaidah dasar berbangsa dan bernegara dengan berbagai tindakan sebagaimana disebutkan di atas,” tulis keterangan yang ditandatangani Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono dan Sekjen PRD Dominggus Oktavianus itu.
PRD mengatakan, tekanan yang mereka hadapi kemarin tidak biasa mengingat sudah sering sebelumnya PRD menyelenggarakan kegiatan politik terbuka seperti diskusi, seminar dan lain sejenisnya tanpa diganggu.
