Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi meminta pemerintah membuka informasi daerah virus corona yang ada di Indonesia.
“Penyampaian informasi terkait lokasi itu perlu,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan informasi daerah perlu diumumkan. Selanjutnya, klastering (pengelompokan) kasus penularan COVID-19 perlu dilakukan. Lantaran, berkaitan dengan surveilans epidemiolog.
“Klastering ini perlu, karena ini berkaitan dengan surveilans epidemiologi (pengamatan secara terus menerus terhadap wabah),” kata dia.
Ia menjelaskan pemerintah bisa mengambil contoh dari kasus pertama. Nama pasien hingga alamat pasien positif COVID-19 tidak perlu diumumkan ke publik. Namun, lokasi terjadinya penularan dan potensi penularan COVID-19 tetap perlu diumumkan, meski demikian hak perlindungan identitas pasien harus tetap dijaga.
Klasterisasi itu bertujuan supaya petugas surveilans bisa melakukan pelacakan. Tak hanya itu, klasterisasi itu untuk mencegah penularan COVID-19 tidak semakin meluas.
Negara-negara lain sudah mengumumkan daerah persebaran Corona. Misalnya, Italia menyebut daerah Lombardia dan Korea Selatan menyebut Daegu dan Gyeongsang Utara sebagai daerah dengan kasus Corona terbanyak.
“Memang harus dilakukan seperti itu supaya ada klastering pengetahuan wilayah. Banyak negara sudah melakukan seperti itu,” kata Adib.
Adib memahami, pengumuman kawasan yang terdampak Corona bakal berdampak ke masalah sosial, politik, hingga ekonomi. Itu semua perlu ikut diperhitungkan supaya masyarakat tidak panik.
“Tapi itu semua jangan sampai mengurangi kewaspadaan kita terhadap COVID-19,” kata Adib.
