Channel9.id-Jakarta. Telkomsel menggelontorkan dana sebesar Rp. 6.4 triliun untuk Gojek. Investasi jumbo tersebut membuat anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk itu menjadi pemilik saham mayoritas yakni sebesar 65 persen. Sementara 35 persennya dipegang Singapore Telecommunication (Singtel).
Koordinator Koalisi Masyarakat Indonesia (Komando) Prasetyo mempertanyakan investasi yang dilakukan perusahaan telekomunikasi pelat merah itu. Ia menilai, investasi tersebut tidak transparan.
“Tidak adanya transparansi terkait investasi Telkomsel ke Gojek. Bahkan publik, tidak mengetahui apa alasannya, untung ruginya bagaimana, tujuan investasinya untuk apa, dan faktor risikonya seperti apa,”kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima Channel9, Jumat (1/10).
Menurutnya, alasan Telkomsel berinvestasi ke Gojek karena untuk mengapresiasi karya anak bangsa adalah alasan yang dibuat-dibuat. Big Data yang dimiliki Telkomsel jauh lebih besar dari Gojek. Prasetyo menilai investasi Telkomsel ke Gojek merupakan langkah yang tidak cerdas.
“Saham mereka tidak diminati publik meski telah merger dengan Tokopedia,”katanya.
Prasetyo menegaskan, tidak ada jaminan perusahaan digital raksasa yang bahkan telah merger sekali pun, bisa bertahan dalam tempo lama. “Jika hal ini terjadi pada Telkomsel, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian uang negara tersebut?” kata dia.
Padahal, dengan dana Rp 6,4 triliun itu, masih kata Prasetyo, Telkomsel bisa membuat data center, memperkuat konten lokal, membina start-up lokal se-Indonesia, riset dan pengembangan, beasiswa developer berbakat, dan sekolah digital.
Prasetyo menuding, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang melalui transaksi kekuasaan dan perdagangan pengaruh yang membuat investasi itu mudah dilakukan.
“Ternyata, usut punya usut Komisaris Utama Gojek adalah Garibaldi (Boy) Thohir yang merupakan kakak Menteri BUMN Erick Thohir,”jelasnya.
Untuk itu, Komando meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investasi Telkomsel di Gojek. Selain itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam investasi tersebut.
“Juga meminta Presiden me-reshuffle Erick Thohir karena tidak becus memimpin BUMN untuk bersih dan transparan,”pungkasnya.
