Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) menduga, sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan digeser dan diganti dalam reshuffle kabinet mendatang.
IPW menduga, rotasi kabinet akan dilakukan usai pergantian Panglima TNI. Sementara, pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Beberapa menteri yang diganti di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dan lain-lain.
“PDIP disebut-sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers, Kamis (20/8).
Selain itu, dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet. Sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka.
“Pasca Pandemi Covid-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya. Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia,” kata Neta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai menteri baru di kabinet kerja yang belum pernah menjabat di pemerintahan.
Menurutnya, ada beberapa diantaranya belum memahami soal birokrasi, kebijakan, dan dokumen anggaran dalam situasi masa pandemi Covid-19.
“Saya selalu berpikir seandainya semua menteri seperti saya, berharap mereka sudah tahu tentang birokrasi, kebijakan, dokumen anggaran. Tapi tidak. Beberapa dari mereka benar-benar baru. Mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Rabu (19/8).
Sri Mulyani mengaku, Presiden RI Joko Widodo meminta agar anggaran pemerintah dapat terserap dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun, hal tersebut bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan yang dihadapi.
“Menyiram dana ke masyarakat ini tidak semudah menyiram air ke toilet. Ketika menyalurkan dana, pemerintah akan diaudit mengenai siapa target penerimanya, alamatnya. Jadi, ini bicara tentang data,” tututnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Duia itu menambahkan, dalam tiga bulan terakhir pemerintah bekerja keras memutar otak dan strategi. Pemerintah melakukan perubahan atau mendesain ulang kebijakan untuk penanggulangan dampak Covid-19.
“Sisi baiknya, kami benar-benar bekerja 24 jam, kembali ke belakang setiap jam. Pada dasarnya kami mengejar seperti orang gila saat ini, lihat sangat detail,” katanya.
(HY)
