Channel9.id-Jakarta. Beberapa gerakan moral elit politik muncul belakangan ini, salah satunya Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang didirikan oleh Din Syamsuddin, hingga Gatot Nurmantyo. Gerakan ini disebut memanaskan suhu politik di Indonesia.
Hal tersebut direspon oleh istana lewat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Kamis (01/10/2020). Moeldoko menanggapi santai hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Namun Moeldoko punya pesan untuk KAMI.
“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” katanya.
Baca juga: Din Syamsudin Angkat Suara Soal Pembubaran Acara KAMI di Surabaya
Moeldoko menanggapi pendapat bahwa hadirnya KAMI memanaskan suhu politik di Indonesia. Moeldoko menyatakan kehadiran suatu gerakan tak perlu ditanggapi secara berlebihan.
“Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apa lagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan,” ucapnya.
Yang terpenting, kata Moeldoko, KAMI harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik.
“Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” pungkas Moeldoko.
Dia menilai kalkulasi saat ini masih dikatakan biasa saja. Sehingga menurut Moeldoko tak ada yang perlu direspons berlebihan.
“Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” tegas Moeldoko.
KAMI adalah gerakan yang diinisiasi Din Syamsuddin, yang disebut-sebut gerakan moral. Di dalamnya terdapat sejumlah tokoh, termasuk mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
IG
