Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menargetkan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2028.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo baru akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu dapat memerankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan adanya kantor lemaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).
Hasan pun menyatakan, pembangunan IKN hingga saat ini akan terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik bakal terealisasi pada tahun 2028.
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” jelas Hasan.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan Presiden Prabowo ingin ibu kota Indonesia pindah karena ada perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, Jakarta disebut-sebut akan tenggelam karena permukaan air laut terus naik.
Selain itu, Basuki mengatakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur harus segera dirampungkan karena Prabowo sudah meneken meneken Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Dengan adanya aturan ini, Gubernur Jakarta tidak lagi disebut Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tetapi Gubernur Daerah Khusus Jakarta.
Hal lain yang membuat pembangunan IKN harus diselesaikan, kata Basuki, Prabowo telah memerintahkannya untuk segera menyelesaikan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif. Basuki berujar, Prabowo menyampaikan hal ini menjelang penunjukan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN.
“Presiden Prabowo juga memerintahkan saya saat saya mau ditunjuk sebagai kepala (Otorita IKN) baru (untuk) segera menyelesaikan (infrastruktur lembaga) yudikatif dan legislatif. Dengan Pak PU juga,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Kementerian PU mencatat, total progres pembangunan infrastruktur di IKN sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7 persen. Rinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8 persen, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1 persen, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
HT
