Channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berlanjut meskipun ada desakan untuk dihentikan. Desakan ini muncul usai marak kasus siswa keracunan usai mengonsumsi menu MBG di banyak daerah.
“Sampai hari ini MBG akan tetap jalan,” ujar Juri di kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Juri, pemerintah tetap menampung aspirasi masyarakat yang meminta program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi total.
“Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ucapnya.
Ia mengeklaim MBG merupakan program yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Juri menyebut Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memitigasi dan mengatasi masalah ini secara cepat.
“Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” ujarnya.
Program MBG dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan. Di banyak daerah, pemberian menu dari program andalan Presiden Prabowo Subianto ini mengakibatkan banyak kasus siswa keracunan.
Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban mencapai 6.452 anak per 21 September 2025, naik 1.092 kasus hanya dalam sepekan.
Atas kondisi tersebut, JPPI meminta agar program MBG dihentikan. JPPI menilai maraknya kasus keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
HT
