Nasional

Jadi Prioritas Pemerintah, Satgas PRR Percepat Pembangunan 17.969 Huntap di Sumatera

Channel9.id – Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data Satgas PRR per Kamis (26/2/2026), dari total 17.969 unit huntap yang direncanakan, sebanyak 401 unit telah terbangun dan ribuan lainnya masih dalam tahap konstruksi awal.

Di Aceh, dari 9.430 unit yang direncanakan, sebanyak 104 unit dalam progres pembangunan. Sementara di Sumut, dari 4.493 unit yang direncanakan, 524 unit tengah dibangun atau meningkat dari 297 unit per 20 Februari.

Adapun di Sumbar, dari 4.046 unit yang direncanakan, sebanyak 817 unit dalam progres pembangunan atau naik dari 655 unit per 20 Februari.

Meski menunjukkan tren peningkatan, pembangunan huntap masih berada pada tahap awal karena membutuhkan kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta infrastruktur sesuai standar bangunan tahan bencana yang lebih kompleks dibandingkan hunian sementara.

Pembangunan huntap dilakukan secara paralel oleh berbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Keterlibatan lintas lembaga ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian permanen bagi warga terdampak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan huntap dalam kunjungannya ke daerah terdampak. Percepatan itu dilakukan guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana.

Ia menyatakan kelancaran pembangunan sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan pemerintah daerah. Karena itu, ia menyatakan bakal terus menagih kelengkapan data tersebut kepada kepala daerah.

“Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  34  =  35