Channel9.id – Jakarta. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta, para Kajati dan Kajari serta jajarannya, menjaga amanah saat melakukan pengamanan/pendampingan hukum terkait proses refocusing anggaran Covid-19 dari Pemprov maupun dari Pemkab/ Kota.
“Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan/pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi,” kata Burhanuddin dilansir Antara, Kamis (7/5) malam.
Burhanuddin menyatakan, Kejaksaan di daerah telah menerima 130 permohonan pengamanan/pendampingan hukum terkait anggaran penanganan Covid-19.
“Terhitung sampai 4 Mei 2020, satuan kerja Kejaksaan RI di daerah telah menerima 130 permohonan,” kata Burhanuddin.
Pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditangani bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara di 114 Kejaksaan yang terdiri dari 13 Kejaksaan Tinggi dan 101 Kejaksaan Negeri dengan jumlah total anggaran sebanyak lebih dari Rp7,3 triliun.
Dalam melaksanakan pengamanan anggaran tersebut, intelijen akan memberi dukungan fungsi pengamanan dari potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) sejak pengadaan, distribusi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial penanganan Covid-19, baik yang bersumber dari APBN/APBD dan APB Desa di wilayah hukum masing-masing.
Sementara untuk bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan akan berperan sebagai jaksa pengacara negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum terhadap refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan permintaan secara tertulis dari gubenur dan atau walikota/ bupati terhadap permasalahan hukum.
“Sesuai dengan Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat,” pungkasnya.
(Hendrik)
