Channel9.id,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi di tengah dinamika aksi masyarakat yang belakangan merebak di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam pernyataannya pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo menekankan bahwa negara akan tetap terbuka terhadap kebebasan berpendapat dan aspirasi murni rakyat.
“Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional. Aspirasi murni masyarakat harus dihormati, dan hak untuk berkumpul secara damai wajib dilindungi,” kata Prabowo yang didampingi sejumlah pemimpin partai politik di Indonesia.
Ia juga menegaskan, terhadap aparat yang terbukti melakukan kesalahan dalam pengamanan aksi, proses hukum sudah berjalan. “Saya minta pemeriksaan dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Prabowo menyebut langkah korektif juga datang dari parlemen dan partai politik. Ia menerima laporan bahwa mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Selain itu, pimpinan DPR menyatakan akan mencabut beberapa kebijakan yang selama ini menuai kritik publik, termasuk pemangkasan tunjangan besar anggota dewan serta moratorium perjalanan dinas luar negeri. “Anggota DPR harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Meski memberi ruang bagi demokrasi, Prabowo juga mengingatkan adanya batas tegas antara aspirasi damai dan aksi anarkis. Ia menegaskan, perusakan, penjarahan, hingga tindakan makar tidak bisa ditoleransi. “Negara wajib hadir melindungi rakyatnya. Aparat berhak menegakkan hukum terhadap siapa pun yang mengancam masyarakat luas,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Prabowo meminta pimpinan DPR RI segera membuka ruang dialog langsung dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan publik. Menurutnya, dengan mekanisme dialog, setiap aspirasi dapat dicatat dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Saudara-saudara sekalian, sekali lagi aspirasi yang murni harus dihormati. Kami pastikan tuntutan yang baik dan damai akan didengar dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Dengan pernyataan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa respons terhadap dinamika politik dan sosial tak lagi semata-mata berbasis pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kebijakan pro-demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian.
