Oleh: Yahya Ansori
Channel9.id – Jakarta. Secara porsi, anggaran pendidikan di Kabupaten Indramayu cukup besar. Pada APBD Indramayu tahun 2021, anggaran buat pendidikan mencapai 27 persen atau Rp 985 miliar, dari total APBD yang berjumlah Rp 3,3 trilyun. Namun dari Rp985 milyar anggaran itu, Rp 703 milyar dipergunakan untuk gaji dan tunjangan guru, tenaga kependidikan dan pegawai dinas pendidikan.
“Aslinya alokasi anggaran pendidikan kita kecil jika dikurangi untuk gaji pegawai, sulit sekali membantu banyaknya sekolah yang rusak, prasarana dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai,” ungkap wakil ketua DPRD Indramayu Amroni.
Untuk level sekolah dasar misalnya, yang jumlahnya 893 unit, hanya tersedia anggaran Rp 23 milyar buat rehabilitasi ruang kelas. Sementara untuk penambahan ruang kelas baru hanya tersedia anggaran sebesar Rp 449 juta.
Baca juga: Jejak Biaya Pengawal Bantuan (1)
Supardo mengakui seretnya dana pendidikan di Indramayu. Apalagi Indramayu, seperti juga daerah-daerah lain, hanya mengandalkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, untuk program rehabilitasi fasilitas pendidikan.
“Rehab SMPN 2 Indramayu saja sudah 2 tahun kami usulkan. Dan baru sekarang terealisasi rehabnya,” ujarnya.
Anggaran yang tidak banyak ini mestinya digunakan secara optimal. Hanya sekolah yang benar-benar yang membutuhkan yang mendapatkan bantuan itu. Sayangnya kenyataan berkata lain. Sudahlah sulit mendapat bantuan, sekalinya dapat, sekolah-sekolah ini diduga harus menyetor duit komitmen pula, ke orang-orang yang mengaku mengawal cairnya usulan bantuan sekolah.
Salah satu kepala sekolah yang mengaku menyetor duit komitmen adalah Kepala SMK Bangun Bangsa Mandiri, Hasan Haririe. Hasan mulanya mengajukan permohonan bantuan pembangunan fisik buat sekolahnya pada 2018 secara online ke Kementerian Pendidikan.
Dia menyampaikan, siapapun bisa mengajukan bantuan ini secara online ke Takola, platform pengajuan bantuan yang dibuat Kementerian Pendidikan. Anggarannya berasal dari dana alokasi khusus pemerintah pusat. Pendidikan termasuk sektor yang menjadi prioritas mendapat DAK ini.
“SMK BBM tentu butuh bantuan untuk peningkatan kualitas pendidikan, namun saya berharap tidak ada pungutan,” kata Hasan pada 3 Desember 2021.
Setelah mengisi permohonan secara online, Hasan menyodorkan bukti unggah permohonan beserta berkas fisiknya kepada Agus Suwarjono, salah satu konsultan bantuan sekolah untuk dikawal. Hasan berharap Agus dapat membantu agar usulan sekolahnya disetujui oleh kementerian.
Usulan Hasan lolos. SMK Bangun Bangsa Mandiri bantuan anggaran Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp 300 juta. Setelah dana itu cair, pada November 2019, Hasan menunaikan komitmennya.
Agus Suwarjono, yang kini menjadi Ketua Projo Indramayu—barisan relawan pendukung Presiden Joko Widodo, meminta Hasan datang ke kantonrya. Tak lupa dengan membawa bergepok-gepok uang tunai sebanyak Rp 75 juta sesuai komitmen.
Sebelum bertemu Agus, Hasan lebih dulu mampir ke BRI Cabang Indramayu untuk menarik uang tunai permintaan Agus. “Uangnya masih dalam bungkusan pita BRI,” kata Hasan mereka ulang kejadian itu.
Hasan mengaku dua kali mendapat bantuan itu. Dua kali pula dia harus menyetor duit komitmen. Bantuan kedua cair pada 2019. Kali ini SMK BBM mendapat bantuan Ruang Praktek Siswa. Bantuan itu datang melalui teman sejawatnya sesama kepala sekolah swasta, Kepala SMK Assyafiiyyah, Abdul Muis.
Setelah proyek selesai, pada Oktober 2019, Hasan langsung menyetor komitmen fee secara tunai Rp 90 juta ke Muis. Waktu itu, Hasan dan Muis janjian di BRI Cabang Indramayu. Hasan menyerahkan duit itu ke Muis setelah dirinya menarik uang tunai di bank tersebut.
Dari tangan Muis, uang tersebut ditransfer ke rekening seseorang, pengawal bantuan tersebut. Muis mengakui menerima duit dari Hasan lalu mentransfernya ke si pengawal, tapi menolak menyebut nama penerima transferan tersebut.
“Sepertinya itu bukan rekening si pejabat. Tapi layer saja,” kata Muis ketika dihubungi pada 5 Desember 2021.
Ditemui di sebuah kafe di Indramayu pada 18 November 2021, Agus Suwarjono mengaku tidak tahu menahu soal komitmeen bantuan pendidikan tersebut. Agus membantah pengakuan Hasan yang menyebut dirinya mengawal bantuan itu dan menerima komitmen fee sebesar Rp 75 juta pada 2018.
Seorang konsultan bercerita, duit yang berasal dari setoran-setoran kepala sekolah itu sebetulnya ditampung di unit pengumpul. Konsultan hanya pelaksana di lapangan.
Dari unit itu, duit antara lain digunakan untuk pembiayaan kerja-kerja politik partai. Di antaranya untuk pembuatan baliho, membayar kegiatan kampanye, konsolidasi pengurus partai dan sebagainya. Tapi si konsultan menyimpan erat nama-nama yang berada di unit pengumpul dan partai-partai yang menikmati upeti kepala-kepala sekolah di Indramayu tersebut.
Edi Kanedi, yang kini menjabat Kepala SMA Negeri Gantar, mengaku juga pernah menyetor duit komitmen itu. Sayangnya Edi menolak menjelasan kepada siapa, berapa, dan kapan dia menunaikan janji itu.
Tapi menurut Edi, pengawal anggaran sekaligus pengentit bertajuk “konsultan” itu punya jejaring. Si konsultan tidak bekerja sendiri—persis seperti pengakuan salah satu konsultan tadi. “Sangat sulit menerobos jaringannya,” kata Edi pada 3 Desember 2021. Si kepala sekolah hanya berurusan dengan konsultan, tidak sampai dengan otak komplotan. Dan praktik ini masih berlanjut sampai hari ini.
