Channel9.id, Jakarta – Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang posisi utang Indonesia (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun.
Hal tersebut berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024 yang menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2024, di mana per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
Secara statistik, utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun, tercatat senilai US$34 juta per Juli 2024. Sementara sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.
Utang luar negeri (ULN) pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). Terbesar, berupa SBN internasional senilai US$82,97 miliar. Sementara SBN domestik senilai US$49,9 miliar. Adapun, utang berupa pinjaman mencakup US$61,4 miliar, baik secara bilateral, komersial, dan multilateral.
Pinjaman tersebut, masing-masing senilai US$16,53 miliar, US$7,9 miliar, dan US$36,97 miliar.
Utang luar negeri (ULN) pemerintah terus berfluktuasi besarannya sepanjang tahun ini. Cadangan devisa pun acap kali terkuras untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Seperti halnya cadangan devisa Indonesia turun per September 2024 karena pembayaran ULN pemerintah, dari US$150,2 milliar pada bulan sebelumnya, menjadi US$149,9 miliar.
Sementara itu, tahun depan pada pemerintahan pertamanya, Prabowo direncanakan menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.
Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi utang jatuh tempo yang mencapai puncaknya selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya utang yang diambil kala pandemi Covid-19 lalu.
Saat ini, pemerintah akan melakukan prefunding dengan menerbitan SBN untuk membiayai pemerintahan awal Prabowo atau 2025, meski tahun anggaran belum mulai. Untuk diketahui, Prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.
