Channel9.id, JAKARTA – Memasuki pergantian Tahun Baru 2026, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana mengungkapkan, Proyeksi Neraca Pangan Nasional menunjukkan sejumlah komoditas strategis berada dalam posisi surplus hingga akhir 2025. Surplus tersebut mencakup beras, cabai, daging ayam ras, serta telur ayam ras, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Tahun Baru 2026 dapat dipenuhi tanpa impor.
Menurut Kelik, ketersediaan beras nasional hingga akhir 2025 masih berada di atas kebutuhan, didukung oleh produksi yang berlangsung sepanjang tahun serta tidak adanya impor beras konsumsi. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas perunggasan, di mana produksi telur dan daging ayam ras sepanjang 2025 diperkirakan melampaui kebutuhan nasional, sejalan dengan tren surplus dalam proyeksi neraca pangan.
“Komoditas strategis seperti beras, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras berada dalam kondisi surplus, sehingga tidak memerlukan tambahan pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Kelik.
Ia menambahkan, stabilitas pasokan beras memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian inflasi. Jika pada Desember tahun lalu beras sempat menjadi salah satu pendorong inflasi, hingga November 2025 komoditas tersebut justru memberikan andil deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras mengalami deflasi bulanan dan menjadi salah satu penahan inflasi pada November 2025.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan, secara kumulatif inflasi beras secara year to date hingga 30 November 2025 tercatat sebesar 3,46 persen. Angka tersebut masih berada dalam koridor target inflasi pangan nasional yang ditetapkan pada kisaran 3,5 hingga 5 persen, sehingga tekanan harga beras terhadap daya beli masyarakat dinilai relatif terkendali menjelang akhir tahun.
“Inflasi komoditas beras dari 1 Januari sampai 30 November 2025 tercatat 3,46 persen. Ini masih cukup terkendali dan sesuai dengan target inflasi pangan nasional,” jelas Sonny.
Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga tetap merata antarwilayah, Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengintensifkan intervensi distribusi pangan, khususnya beras dan minyak goreng di wilayah yang masih menunjukkan potensi disparitas harga seperti di wilayah zona 3 (Maluku dan Papua).
Sejalan dengan itu, pada komoditas cabai, Bapanas mendorong penguatan kolaborasi antara petani, asosiasi, dan offtaker, seperti Rumah Tani Nusantara serta pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Skema kemitraan ini diarahkan untuk memperlancar mobilisasi cabai dari sentra produksi ke wilayah konsumsi dengan mekanisme harga yang menguntungkan bagi petani dan tetap wajar bagi konsumen, sehingga gejolak harga dapat ditekan.
Adapun dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di mana pemerintah melalui Bapanas menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut mencapai 57 ribu ton beras Cadangan Pangan Pemerintah dan 6,86 juta liter minyak goreng.
Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui posko distribusi dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pasokan di daerah terdampak. Sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial terus diperkuat agar distribusi logistik dapat menjangkau wilayah terisolir sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengendalian inflasi pangan membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari hulu hingga hilir. Bapanas, menurutnya, akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, intervensi pasar, hingga penguatan data dan informasi, guna memastikan harga pangan tetap terjangkau tanpa mengganggu insentif usaha tani.
“Menjelang Tahun Baru 2026, pesan utama pemerintah kepada masyarakat adalah tetap tenang karena stok pangan nasional dalam kondisi aman. Tugas kami memastikan ketersediaan terjaga, distribusi lancar, dan harga tidak bergejolak melalui koordinasi erat dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha,” ujar Kepala Bapanas Amran.
