Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait mengupayakan agar bantuan sosial yang disiapkan pemerintah dapat cepat sampai ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sesuai tahapan waktu yang ditentukan. Ia menyebut bahwa di dalam situasi pandemi seperti saat ini memang sangat diperlukan sebuah kecepatan.
“Situasi saat ini bersifat extraordinary, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/05).
Kepala Negara melihat bahwa prosedur yang berbelit di lapangan memang menjadi salah satu penyebab dari terkendalanya bantuan-bantuan sosial tersebut untuk dapat sampai ke masyarakat secara cepat.
Meski prosedur dipangkas dan disederhanakan, Jokowi meminta penyaluran tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Maka itu, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyelewengan, diperlukan adanya keterlibatan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tuturnya.
Jokowi juga menyoroti masalah data penerima manfaat bantuan sosial yang tidak sinkron. Jokowi kembali memerintahkan penyelesaian sinkronisasi data tersebut secara cepat.
“Libatkan RT, RW, dan desa. Dibuat mekanisme yang lebih terbuka, transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT Desa maupun bantuan sosial tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat,” tandasnya.
