Channel9.id-Jakarta. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memyentil kegaduhan rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Dia meminta, para kepala daerah diingatkan oleh jajaran penegak hukum jika ada potensi masalah di awal pelaksanaan proyek. Hal itu ia nilai perlu lantaran kepala daerah tidak selalu bisa mengontrol seluruh mata anggaran, termasuk di Jakarta yang memiliki 57 ribu mata anggaran.
“Enggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan. Gubernur, bupati, wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu,” ujar Jokowi dalam sambutan acara ini di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Jokowi mengaku tak ingin ada persoalan anggaran di daerah. Ia melanjutkan, kesalahan yang sudah diketahui sejak awal, tak boleh didiamkan atau baru diusut setelah pengerjaan selesai. Menurtnya, lebih baik ada pencegahan ketimbang terjadi kekeliruan.
Selain itu, Jokowi pun meminta seluruh kepala daerah tingkat manapun–membangun komunikasi yang baik dengan para penegak hukum.
“Kalau ada salah satu dari tadi yang saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam setiap menangani problem-problem yang ada di daerah,” katanya.
RAPBD DKI Jakarta menjadi sorotan publik lantaran ada mata anggaran yang janggal. Contohnya, dalam KUA-PPAS 2020, ada rencana anggaran pengadaan lem aibon dengan nominal Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Selain itu, ada pula rencana pengadaan pulpen dengan anggaran sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rencana-rencana anggaran tadi belum bersifat final. Sebab, masih akan dibahas dengan DPRD dan akan ada revisi.
Menurut Anies, adanya kejanggalan dalam anggaran-anggaran itu adalah akibat dari dua faktor, yakni petugas penginput data yang tidak tertib, serta sistem e-budgeting yang masih belum sempurna.
Beberapa pihak di DPRD DKI pun menilai kisruh anggaran yang diunggap PSI itu terlalu dini karena masih dalam proses pengusulan anggaran.
(LH)
