Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menghimpun data berdasarkan angket yang disebarkan kepada Sekolah-sekolah Penggerak (jenjang SMA) secara nasional yang mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Sebagai informasi, jumlah SMA Sekolah Penggerak Angkatan I yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2021 adalah sebanyak 381 SMA secara nasional. Jadi angket tersebut diisi oleh sampel 10 persen dari total populasi. 38 Sekolah Penggerak mengisi angket sebagai evaluasi pelaksanaan SNBP 2024.
Didapatkan fakta bahwa terjadinya penurunan jumlah penerimaan siswa jalur SNBP 2024. Ada penurunan drastis khususnya terhadap Sekolah-sekolah Penggerak Angkatan I (jenjang SMA) yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021.
Menurut Iman Zanatul Haeri, Kepada Bidang Advokasi Guru P2G, SNBP 2024 dirasa tidak berkeadilan bagi pengguna Kurikulum Merdeka untuk Sekolah Penggerak Angkatan I.
“Sekolah-sekolah Penggerak merasa mendapat diskriminasi, karena lulusan mereka tidak diperlakukan setara dengan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013,” ujar Iman dalam siaran persnya, Kamis (18//4/2024).
Iman menambahkan, bahkan dalam pengumuman kelulusan SNBP pada 26 Maret 2024, ada perguruan tinggi yang tidak meloloskan siswa yang mendaftar menggunakan rapor Kurikulum Merdeka.
Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan SNBP 2024, P2G memberi 5 catatan kritis:
Pertama, terjadi penurunan yang signifikan di SNBP terhadap siswa lulusan sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka atau Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, dibandingkan dengan sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2013.
“Berdasarkan hasil data angket yang dijaring P2G secara online terhadap SMA yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021, ada 38 sekolah mengalami penurunan drastis dalam penerimaan PTN jalur SNBP,” imbuh Iman.
Misal, SMAN 1 Cikampek, Karawang yang lulus SNBP 2023 sekitar 21 siswa dengan rincian, lulus ke UNPAD (5), UI (3), ITB (3), ITS (3), UNAIR (2), UNIBRAW (3), UNDIP (2). Namun terjadi penurunan drastis dalam SNBP 2024, hanya 3 siswa yang lulus masuk PTN dengan rincian lulus ke UNPAD (1) dan ITB (2).
Kemudian, SMAN 1 Wonosari, Gunung Kidul. Pada SNBP 2023 berhasil meluluskan sekitar 46 siswa. Namun terjadi penurunan drastis pada SNBP 2024, hanya 16 siswa yang lulus masuk PTN.
Begitu pula SMAN 21 Jakarta, pada SNBP 2023 berhasil meluluskan sebanyak 50 siswa. Namun terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 22 siswa yang lulus masuk PTN.
SMAN 2 Pandeglang lulus SNBP 2023 sebanyak 45 siswa. Namun terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 21 siswa yang lulus masuk PTN.
SMAN 1 Kota Sukabumi lulus SNBP 2023 sebanyak 39 siswa. Namun terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 18 siswa yang lulus masuk PTN.
“Jadi 38 Sekolah Penggerak mengalami tren penurunan yang sama,” ungkap Iman.
Kedua, P2G menyayangkan tidak adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Sekolah Penggerak Angkatan I yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dengan sistem SNBP yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal BP3 dan PTN sama-sama berada di bawah Kemdikbudristek. Akibatnya siswa yang merupakan produk pertama lulusan Kurikulum Merdeka menjadi korban atau dirugikan oleh sistem ini.
Ketiga, ini jelas bertentangan dengan prinsip yang digembar-gemborkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu berpihak pada anak. Justru sistem ini merugikan hak-hak anak diterima di PTN melalui jalur SNBP dan termasuk di sekolah kedinasan.
“Sebagai contoh, sekolah kedinasan seperti Akademi Kepolisian (AKPOL), dan Akademi Militer (AKMIL TNI) masih mencantumkan penjurusan IPA dan IPS untuk pendaftarannya. Sedangkan kurikulum Merdeka sudah tidak mengenal penjurusan IPA dan IPS di SMA. Jelas ini merugikan anak,” tambah Iman.
