Channel9.id – Jakarta. Terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK memunculkan pembicaraan publik bahwa kader dari Polri mulai menjadi pejabat utama di lembaga sipil.
Dari catatan yang ada ternyata tidak hanya kader dari Polri yang menjadi pejabat di lembaga sipil, kader dari TNI juga banyak yang menjadi pejabat utama di lembaga sipil.
Saat ini lembaga dan organisasi yang pejabat utamanya ditempati oleh kader dari Polri antara lain adalah jabatan Ketua KPK (belum dilantik), Kepala Badan Intelejen Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Bulog, Dirjen Imigrasi, Kepala BNPT, Kepala BNN, Direktur Pindad, dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Sedangkan pos pimpinan lembaga yang diduduki perwira tinggi TNI Kepala Basarnas, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Wakil Kepala BIN, Kepala BNPB, Kepala Staff Presiden, Gubernur Lemhanas, Rektor UNHAN, , Menkopolhukam, Menko Maritim, Menteri Pertahanan, Watimpres, Ketua Umum Perbakin, Gubernur Sumut, Wagub Riau, Komisaris Angkasa Pura, Komisaris PT PAL, Komisaris Utama PT Pindad dan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia.
Sebelumnya, muncul tudingan bangkitnya “dwi fungsi” dengan semakin banyak kader TNI Polri di jabatan sipil. Menteri PAN RB, Syafruddin membantah tudingan itu. “Perwira TNI POlri dapat mengisi sejumlah posisi di lembaga sipil maupun kementerian. Ini tidak ada kaitannya dengan dwi fungsi, semua berdasarkan Undang-undang,” katanya.
Banyaknya kader dari TNI dan Polri di jabatan-jabatan sipil menunjukkan bahwa kader dari TNI Polri mempunyai kualitas yang baik. Hal ini sekaligus sebagai pemicu bagi kelompok sipil untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan kader dari TNI Polri.
Kader dari TNI dan Polri dalam beberapa hal lebih unggul dari sipil karena memang mempunyai disiplin yang tinggi dan jaringan yang kuat. Hal tersebut yang sulit ditandingi oleh masyarakat sipil, namun bukan berarti kader sipil tidak mampu. Beberapa kepala daerah hasil kaderisasi politik memiliki kualitas yang baik walaupun masih kurang banyak.
Terlebih lagi dari kader dari partai politik, birokrat dan pengusaha. Kader dari pengusaha memiliki pengalaman yang unik, setiap saat juga berhadapan dengan resiko untung rugi, mirip resiko di medan tempur. Juga kolega bisnisnya yang bisa jadi setara dengan jaringan TNI-Polri.
Kelebihan lain kader TNI Polri, adalah kepemimpinan dalam garis komando yang memiliki kecepatan menghadapi keadaan darurat dan kontijensi. Mengingat Indonesia negara kepulauan yang luas dengan wilayah rawan dengan bencana alam.
