Channel9.id – Jakarta. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas pemenuhan kebutuhan warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Huntara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Selain menempati huntara, warga juga dapat memilih tinggal di rumah kerabat atau menyewa hunian dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH). Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.
Untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan Rp60 juta disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah di lokasi semula atau lahan relokasi. Pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan dan stimulan ekonomi bagi warga terdampak, serta membuka kemungkinan diskresi pemerintah daerah untuk bantuan tambahan bagi rumah rusak ringan.
“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi (masyarakatnya) perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang (stimulan) ekonominya,” ujar Tito yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Forum tersebut turut membahas penanganan puing kayu sisa banjir di sejumlah daerah terdampak. Tito menyebut telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengenai kebijakan penanganannya.
Selain Pratikno, forum ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf, Wamenhut Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
HT
