Channel9.id-Tokyo. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertekad kuat memberikan pelayanan kependudukan bagi WNI yang bermukim di luar negeri untuk perlindungan yang optimal.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sangat antusias menjembatani kerja sama 131 perwakilan RI di seluruh dunia dengan Kemendagri.
“Salah satu dokumen penting bagi diaspora adalah KTP. Dengan terintegrasinya data kita di perwakilan RI di luar negeri, para WNI bisa mengurus dokumen kependudukan di KBRI dan KJRI terdekat dengan mereka,” kata Tito.
Tito pun menyebutkan dari sekitar 131 perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 38 perwakilan RI di luar negeri sudah terhubung dengan Ditjen Dukcapil di Indonesia.
“Datanya terkoneksi dengan SIAK Luar Negeri. WNI di luar negeri tidak perlu keluar biaya besar pulang ke Indonesia untuk mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan, apakah itu Nomor Idenititas Tunggal (NIT), rekam biometrik dan membuat akta lahir, KK dan membuat Identitas Kependudukan Digital,” jelasnya.
Seraya memproses integrasi data dan melengkapi sarana dan prasarana, pihaknya juga turut melatih para pelaksana fungsi konsuler bagaimana seharusnya tata pelaksana pelayanan Adminduk itu.
Tito menilai, integrasi data juga penting untuk memastikan jumlah WNI di luar negeri terkait hak pilih dalam Pemilu 2024.
Ia pun mengakui integrasi data harus dibarengi dengan sistem keamanan siber yang ketat. “Kita perketat betul sisi pengamanan, jangan sampai diretas. Sampai hari ini sistem kita cukup baik,” katanya.
Baca juga: Mendagri Serahkan KTP Digital dan KK Kepada WNI di Jepang
Sebagai konsekuensi era digital, Tito mengatakan, pihaknya mendorong warga negara Indonesia di mana pun untuk membuat identitas kependudukan digital atau KTP digital.
“Masyarakat kita tak perlu bawa KTP-el ke mana-mana karena datanya sudah bisa dimasukkan ke dalam smartphone dan sudah ada QR code terenkripsi sebagai pengaman,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dengan sinkronisasi yang diarahkan Mendagri itu akan terwujud satu data penduduk.
Selain itu, WNI bakal lebih mudah mendapatkan pelayanan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang membahagiakan warga negaranya.
“Tak hanya itu dengan skema ini, WNI di luar negeri dapat melakukan pelaporan diri, pelayanan adminduk dan pengaduan melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya dapat memilih pelayanan adminduk secara online di KBRI atau KJRI,” katanya.
Prof Yusli Wardiatno, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo mengatakan, pejabat bertanggung jawab pada bidang pendidikan dan budaya di KBRI menyampaikan kebanggaannya akan perubahan yang terjadi dalam layanan Adminduk.
“Saya kagum sekali dan terkaget-kaget dengan layanan adminduk sekarang, saya sekarang sudah bisa memiliki identitas kependudukan digital melalui handphone saya, masa berlaku KTP digital saya juga sudah seumur hidup, ada keluarga saya, ada dokumen lainnya seperti data vaksin Covid-19 dan data Nomor Induk Pegawai pada Badan Kepegawaian Negara. Ini benar-benar sudah merepresentasikan kemajuan sebuah negara yang dapat bersaing dengan negara-negara maju seperti Jepang. Saya bangga bersama orang-orang hebat di Dukcapil” katanya.
