Channel9.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti tingginya tingkat inflasi di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, yang masing-masing mencatat inflasi tahunan di atas 5 persen. Ia meminta para kepala daerah tidak berdiam diri dan segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Dalam suatu provinsi, inflasi 5,32 persen itu sangat terasa bagi masyarakat. Kami mohon perhatian bagi gubernur, khususnya di provinsi dengan inflasi tertinggi,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan inflasi tahunan (year on year/yoy) tertinggi mencapai 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, dan Sulawesi Tengah 3,88 persen.
Selain itu, beberapa daerah lain juga mencatat inflasi di atas rata-rata nasional, antara lain Jambi (3,77 persen), Sulawesi Tenggara (3,68 persen), dan Papua Pegunungan (3,55 persen).
“Kalau kepala daerah turun ke pasar dengan angka inflasi 6 persen seperti di Deli Serdang, masyarakat pasti langsung merasakan dampaknya,” ujar Tomsi.
Tomsi mencontohkan sejumlah kabupaten dan kota dengan tingkat inflasi tinggi, seperti Deli Serdang (6,81 persen) dan Kota Pematang Siantar (5,84 persen). Ia menilai bahwa persoalan tersebut tidak semata disebabkan oleh hambatan distribusi, melainkan lemahnya koordinasi dan pengawasan di daerah.
“Kalau kita lihat kabupaten-kabupaten seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Pasaman Barat, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Karo, dan Luwu — itu bukan daerah dengan distribusi yang sulit,” ujarnya menekankan.
Begitu pula dengan kota-kota seperti Padang Sidempuan, Baubau, Pekanbaru, Lhokseumawe, Bukittinggi, Sibolga, Medan, dan Bukittinggi, yang seharusnya memiliki akses distribusi logistik yang relatif baik.
Tomsi menegaskan bahwa kondisi ini menandakan perlunya upaya lebih keras dari pemerintah daerah dalam mengendalikan harga.
“Ada kabupaten dan kota yang tampaknya hanya berharap pada Tuhan Yang Maha Esa saja, tapi usahanya tidak maksimal,” ujarnya dengan nada tegas.
“Kalau dinas-dinas di daerah tidak bergerak sesuai fungsinya, kepala daerah perlu melakukan evaluasi.”
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, secara nasional inflasi bulan September 2025 masih dalam level terkendali. Inflasi bulan ke bulan (month to month/mtm) tercatat 0,21 persen, inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,65 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,82 persen.
Namun, Amalia mengingatkan adanya disparitas antarwilayah yang cukup signifikan. Selain Sumut dan Riau, 24 provinsi mengalami inflasi bulanan, sedangkan 14 provinsi mencatat deflasi. Sementara Maluku Utara menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi tahunan (-0,17 persen), dengan Papua mencatat inflasi terendah sebesar 0,99 persen.
“Ada daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Papua Pegunungan, tapi inflasinya bisa lebih rendah dari wilayah lain yang aksesnya lebih mudah. Ini menunjukkan efektivitas koordinasi daerah masih beragam,” jelas Amalia.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Tomsi menegaskan, Kemendagri bersama BPS dan kementerian terkait akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengendalian inflasi di daerah.
“Kita semua hadir di sini bukan hanya membicarakan angka, tapi memastikan barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tetap terjangkau,” tegas Tomsi.
“Kalau daerah lain bisa menekan inflasi, seharusnya daerah dengan akses lebih mudah juga bisa. Kuncinya adalah kerja keras dan komitmen.”
