Channel9.id-Kupang. Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pengendalian belanja pegawai di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rapat koordinasi digelar di Kantor Gubernur NTT dan dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Kegiatan ini turut dihadiri bupati dan wali kota se-NTT.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar pemerintah daerah menjaga proporsi belanja pegawai tetap dalam batas ideal.
Berdasarkan data APBD NTT Tahun Anggaran 2026, total belanja daerah mencapai Rp5,31 triliun dengan belanja pegawai sebesar Rp2,72 triliun. Angka ini termasuk kebutuhan PPPK penuh waktu sebanyak 12.380 orang dengan alokasi Rp813,91 miliar.
Setelah komponen belanja dan tunjangan guru dikeluarkan, proporsi belanja pegawai masih berada di kisaran 40,29 persen.
“Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah menyiapkan pembaruan data fiskal sebagai dasar perhitungan transfer pusat, sekaligus mendorong kerja sama dengan badan usaha guna memperluas pembiayaan pembangunan,” kata Fatoni, Selasa (31/3/2026).
Ia memastikan seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, telah teralokasi dengan baik. Bahkan, pada hari yang sama, pemerintah juga menyerahkan SK kepada 4.536 PPPK paruh waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
“Anggaran telah disiapkan dengan baik. Kami memastikan PPPK tetap aman dan hak aparatur terpenuhi, sembari mendorong efisiensi,” ujarnya.
Kemendagri, lanjut Fatoni, mendorong penyehatan fiskal daerah melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah.
Pendampingan difokuskan pada optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, pemda juga didorong memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif seperti kementerian/lembaga, CSR, hingga Baznas.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi belanja, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan pengetatan belanja operasional yang belum mendesak.
“Pengendalian belanja pegawai ini kunci menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tegasnya.
Baca juga: Puji Ekonomi Kepri, Bima Arya Nilai Jadi Kunci Capai Target Nasional
