Channel9.id-Jakarta. Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya sinkronisasi APBD Tahun Anggaran 2026 dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Hal itu disampaikan Maurits saat membuka Rapat Harmonisasi Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang digelar secara daring, Rabu (20/8/2025).
“Rapat ini momentum bagi semua, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan kebijakan APBD selaras dengan arah kebijakan nasional,” kata Maurits.
Menurutnya, APBD bukan hanya soal angka-angka anggaran, tapi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya Asta Cita.
Maurits menekankan, Pemda ke depan harus lebih selektif dan efisien dalam belanja. Prioritas anggaran harus diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja pokok harus lebih diutamakan daripada belanja penunjang atau administratif,” tegasnya.
APBD 2026 juga diharapkan bisa mendukung program unggulan Presiden dan Wapres, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, hingga perlindungan sosial.
Maurits menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah jadi kunci. Tanpa kolaborasi erat, target besar seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, hingga pembangunan berkelanjutan sulit tercapai.
“APBD harus benar-benar jadi instrumen nyata untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita,” tutupnya.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Desak Pemda Perkuat Distribusi Beras SPHP
