Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda) yang daerahnya terdampak bencana agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana bila bencana tersebut mengakibatkan gangguan pasokan pangan.
Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan.
“Kepada teman-teman kepala daerah, bila terjadi bencana apa pun yang mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status darurat bencananya segera, dan dapat menghubungi Badan Pangan Nasional,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/5/2023).
Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.
Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Ia meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut agar melakukan mitigasi produktivitas pangan dalam memasuki musim panas di berbagai daerah.
Menurutnya, Kementan dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan.
“Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” terangnya.
Di lain sisi, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih.
Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono.
Selain itu, hadir pula narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya yang terhubung secara daring. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementan, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
HT
