Channel9.id-Bengkulu. Kemendagri mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, serta pemangku kepentingan terkait guna mempercepat pendataan lahan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat memimpin Rapat Lanjutan Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan KDKMP di Bengkulu, belum lama ini.
Edi menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal dan memastikan pendataan lahan KDKMP berjalan optimal. Pendataan ini menjadi fondasi penting percepatan pembangunan fisik KDKMP sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
Forum tersebut digelar untuk melakukan pemetaan dan pendataan lahan sekaligus menyamakan persepsi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara guna mempercepat pembangunan gerai KDKMP, dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta tim terkait.
“Kementerian Dalam Negeri bertugas mengawal jumlah pendataan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Edi.
Ia menekankan, pendataan lahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memenuhi aspek legalitas dan kesiapan fisik. Lahan yang diusulkan harus memiliki kejelasan alas hak, tercatat sebagai aset desa atau daerah, serta memenuhi kriteria teknis seperti luas minimal, kondisi tanah yang stabil, dan lokasi yang aman serta strategis.
Selain itu, Edi menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama pelaporan dan pemantauan. Kemendagri telah menyiapkan penanggung jawab dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi akses akun dan user ID SIPD bagi desa-desa di Bengkulu.
“User ID Sistem Informasi Pemerintahan Daerah akan didistribusikan ke masing-masing desa di Provinsi Bengkulu dan diisi langsung oleh desa,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti secara langsung oleh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan perwakilan TNI. Sementara itu, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu serta pejabat terkait lainnya mengikuti rapat secara daring.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Benahi Tata Kelola Keuangan, Integrasi SIPD-RI Digenjot
