Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Dengan begitu, Kemendagri meraih opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut sejak 2014.
Capaian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Ia menjelaskan bahwa capaian ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.
“Artinya dapat secara implisit bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam merealisasikan anggarannya dianggap efisien, efektif, transparan, akuntabel, artinya dapat mengelola keuangan tersebut,” ujar Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.
Tito mengatakan capaian ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap realisasi belanja Kemendagri 2024 yang mencapai Rp5,16 triliun atau 96,55 persen dari pagu Rp5,35 triliun.
“Atas realisasi ini BPK telah memberikan opini, 11 kali berturut-turut sejak 2014, Wajar Tanpa Pengecualian, termasuk 2024,” ucapnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut menempatkan Kemendagri pada peringkat ke-6 dari 21 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran sedang dan peringkat ke-33 dari total 86 K/L secara nasional.
Ia menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP ini melengkapi sejumlah prestasi lain yang diraih Kemendagri dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah nilai kinerja anggaran sebesar 93,68 dengan predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kemendagri mencapai 77,90 atau kategori “Sangat Baik” menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kemendagri juga memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,92 atau kategori A- serta Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,95 dari Bappenas.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan kepada Kemendagri dan BNPP, nilai-nilai yang cukup baik tersebut tidak lepas dari pegawasan Komisi II DPR RI,” tuturnya.
Baca juga: Mendagri Beberkan Prestasi Kinerja dan Pengelolaan Anggaran dan BNPP Tahun 2024 di Rapat DPR
HT
