Channel9.id-Sumedang. Kemendagri memastikan siap mendampingi pemerintah daerah (pemda) yang terdampak penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemda, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
“Kita akan melihat mana daerah yang terdampak cukup dalam akibat penyesuaian dari TKD 2026 dan kami nanti akan di belakang untuk men-support,” ujar Restuardy.
Rakor yang diikuti para Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia ini menjadi forum penting untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Restuardy juga menyinggung arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar forum ini menghasilkan langkah konkret menghadapi penyusunan anggaran 2026.
“Intinya, Bapak Menteri menyampaikan kepada kita bahwa forum ini setidak-tidaknya dapat menginisiasi langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan penyusunan anggaran di 2026,” katanya.
Restuardy menambahkan, sebagian besar daerah sudah menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia meminta agar Pemda melakukan efisiensi anggaran di level aktivitas dan penunjang tanpa mengganggu layanan publik.
“Di dalam RKPD sejatinya kita sudah melakukan pengelompokan untuk sub-kegiatan, yakni aktivitas, layanan, dan penunjang,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pentingnya pemda memahami kebijakan keuangan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Fatoni juga menyoroti pentingnya fleksibilitas keuangan daerah, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kondisi darurat tanpa perlu menunggu perubahan APBD.
“Negara harus hadir, tidak usah menunggu waktu lagi, karena akan ada kerugian yang lebih besar,” tegas Fatoni.
Ia juga mendorong daerah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari PAD, dana transfer, BUMD, BLUD, hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPDBU).
“Daerah harus segera ambil peluang ini,” ujarnya.
Fatoni memastikan Kemendagri siap menjadi mitra daerah dalam menghadapi dinamika fiskal tahun depan. “Kami siap kapan saja diajak berdiskusi dan berkoordinasi. Kami akan terus melakukan fasilitasi dan pembinaan sesuai tugas Kemendagri,” tandasnya.
Baca juga: DPR Sebut Pemangkasan Dana TKD 2026 Difokuskan untuk Program MBG
