Utang pemerintah
Ekbis

Kemenkeu Catat Penarikan Utang Rp458 Triliun, Naik 31,7% Dibanding Tahun Lalu

Channel9.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penarikan utang untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mencapai Rp458 triliun hingga akhir September 2025. Angka tersebut setara 69,2% dari total target tahunan sebesar Rp662 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menjaga kebijakan pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan fokus pada mitigasi risiko dan penguatan hubungan dengan investor global.

“Kami terus melakukan pembiayaan secara sangat-sangat terukur, memitigasi risiko, dan memastikan pembiayaan utang kita tetap on track,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2025).

Thomas merinci, realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian besar bersumber dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp501,5 triliun, dikurangi pinjaman senilai Rp43,5 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang meningkat 31,7%, dari Rp347,9 triliun menjadi Rp458 triliun.

“Kita sangat selektif dalam penerbitan dan berhasil menekan harga dari yield surat utang yang diterbitkan,” imbuh Thomas.

Dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkeu juga telah menerbitkan SBN dalam dua valuta asing, yakni dolar AS dan euro, dengan nilai masing-masing US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SDG Bond).

Pemerintah mengklaim penerbitan tersebut mendapat sambutan positif dari investor institusional global, dengan total permintaan mencapai US$9,4 miliar untuk denominasi dolar AS dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

Thomas menilai tingginya minat tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi dan kredibilitas fiskal Indonesia.

Ke depan, Kemenkeu akan melanjutkan strategi pembiayaan utang dengan prinsip kehati-hatian, mempertahankan diversifikasi sumber dana, serta menjaga rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas aman.

“Fokus kami memastikan pembiayaan tepat sasaran, efisien, dan mampu mendukung stabilitas fiskal nasional,” tegas Thomas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5  +  1  =