Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada tahun ini. Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, menuturkan bahwa acara tahunan ini diharapkan bisa memotivasi sektor pelayanan publik untuk berinovasi.
“Kami ingin memotivasi para penyelenggara pelayanan publik agar bisa terus meningkatkan kreativitas dengan semangat profesionalisme dalam memberi pelayanan publik yang baik, yang akan menjadi acuan model. Bagi penyelenggara, ini bisa meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik secara keseluruhan,” tutur Diah, di acara peluncuran KIPP 2022, yang disalurkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (24/2).
Untuk diketahui, KIPP digelar sejak 2014 dan merupakan langkah strategis untuk menyaring inovasi pelayanan publik yang dicetuskan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Melalui KIPP, kami ingin bisa menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasi, dan juga mempromosikan inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mengakselerasi percepatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya. “Selain itu, KIPP juga bisa menjadi sarana bertukar pengalaman bertukar pembelajaran.”
Diah menjelaskan bahwa pihaknya mencanangkan kebijakan “one agency, one Innovation” atau “satu instansi, satu inovasi” sehingga satu lembaga harus memiliki satu inovasi dalam setahun. Adapun penggelaran KIPP menjadi cara untuk mengapresiasi inovasi tersebut.
“Kami, sebagaimana tupoksi, berupaya untuk memberi apresiasi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ini masuk kedalam jajaran top inovasi,” ujar dia.
Untuk diketahui, nantinya akan ditetapkan “Top 99” inovasi pelayanan publik. Selanjutnya, 99 inovasi itu diseleksi kembali oleh penilai independen, sehingga mendapat “Top 45” yang merupakan penghargaan bagi inovasi terpuji. Khusus pemerintah daerah yang inovasinya masuk ke dalam daftar “Top 45”, Kemenpan RB akan memberi penghargaan berupa pengusulan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kategori pelayanan publik Kementerian Keuangan.
“Kami harap inovasi itu tidak hanya sebatas gagasan kreatif, tetapi yang paling penting adalah ke depannya untuk efisiensi, efektivitas, dan juga bagaimna kualitas barang publik bisa terakselerasi dengan lebih baik lagi,” sambung Diah.
Sebagai informasi, ini menjadi kesembilan kalinya KIPP diselenggarakan sejak 2014. Tahun ini, KIPP mengangkat tema “Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Kelembagaan, Implementasi SDM Apratur, dan Implementasi Digital yang Diwujudkan dalam Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”
Ke depannya, Kemenpan RB berencana melakukan sosialisasi kepada klaster kementerian/lembaga dan BUMN mengenai ketentuan dan persyaratan KIPP 2022 pada 1 hingga 4 Maret mendatang. Sementara, jadwal sosialisasi untuk klaster pemda segera menyusul.
(LH)
