Channel9.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Erick menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian BUMN tengah bertransformasi menjadi institusi yang menjalankan peran strategis sebagai regulator. Fungsi ini mencakup penyusunan regulasi yang berorientasi pada peningkatan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
“Kementerian BUMN juga diharapkan menjadi katalisator regulasi terkait BUMN dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelas Erick.
Erick menambahkan, Kementerian BUMN kini tidak hanya fokus pada pengelolaan, tetapi juga pengawasan portofolio melalui pemantauan risiko serta audit kepatuhan berbasis regulasi. Selain itu, kementerian memastikan seluruh program dan prioritas BUMN tetap selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto serta kepentingan nasional.
“Kami sebagai pemegang saham seri A dan Perum memastikan sinergi strategi portofolio BUMN yang dikelola Danantara dengan program strategis Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dalam paparannya, Erick mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp280 miliar pada tahun 2026. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian.
Erick juga menyebut kinerja penyerapan anggaran Kementerian BUMN selama empat tahun terakhir terbilang optimal.
“Kalau kita lihat dari empat tahun terakhir, rata-rata penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen,” ujarnya.
Dengan transformasi ini, Erick menegaskan Kementerian BUMN siap memainkan peran lebih strategis, tidak hanya sebagai pengelola BUMN, tetapi juga sebagai penggerak kebijakan yang memperkuat kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
