Channel9.id-Sudan. Kepala militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan disumpah sebagai ketua dari dewan pemerintah transisi yang ia sendiri tunjuk untuk memimpin Sudan setelah aksi kudetanya bulan lalu, Jumat (12/11/2021).
Ke-14 anggota Dewan Kedaulatan, dimana masih tersisa satu yang belum dipilih, terdiri dari pemerintah sipil yang mewakili daerah-daerah Sudan, namun tak ada satupun dari mereka yang berasal dari koalisi partai Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) yang sudah berbagi kekuasaan dengan militer dalam transisi demokratis sejak tahun 2019.
Wakil Burhan masih tetap Mohamed Hamdan Dagalo, komandan dari pasukan para militer Rapid Support Forces (RSF) yang tangguh.
Baca juga: Koalisi Partai Sipil Sudan Tolak Negosiasi dengan Junta
Langkah ini nampaknya akan membuat situasi panas diantara pemerintah sipil yang bersumpah untuk melawan kudeta dengan melakukan rangkaian kampanye pembangkangan sipil, serangan-serangan dan unjuk rasa.
Pada Kamis malam, para pengunjukrasa menutup jalanan dan membakar ban di jalanan Burri. Sebuah foto yang tersebar luas menunjukkan situasi yang sama juga terjadi di ibu kota.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang memimpin rangkaian unjuk rasa di Sudan menyatakan: “Burhan dan keputusan dewannya hanya berlaku untuk diri mereka sendiri, mereka tidak mempunyai kelegitimasian dan mereka hanya akan menerima penolakan dan perlawanan,” serunya.
Perwakilan dari kelompok pemberontak yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah tahun lalu namun menolak aksi kudeta junta juga dipilih untuk menjadi anggota Dewan Kedaulatan baru.
Kudeta 25 Oktober lalu telah membuat kepemerintahan transisi yang dipimpin oleh militer dan pemerintah sipil setelah menggulingkan presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019 berakhir. Awalnya kepemerintahan transisi tersebut bertujuan untuk menuntun Sudan mengadakan pemilu di tahun 2023.
Aboulgasim Mohame Burtum, yang ditunjuk sebagai anggota dewan baru dan mantan anggota dewan parlemen, dalam interviewnya dengan Sky News menyebutkan kalau ia berharap kepemerintahan yang baru ini dapat diterima masyarakat. “Kita semua adalah sipil, bukan hanya Hamdok saja,” ujarnya.
Sebelum keluarnya pengumuman tersebut, Burhan sudah berbincang-bincang dengan Yoweri Museveni dan menyatakan kalau ia berkomitmen untuk mengadakan dialog dengan seluruh kekuatan politik. Burhan membantah kalau ia sudah melakukan kudetan dan menjanjikan adanya pemilu di tahun 2023.
(RAG)
