Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pejabat pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang membingungkan masyarakat terkait penanganan pandemi.
Menurut Puan, komunikasi publik merupakan salah satu kunci penting dalam penentuan hasil PPKM Darurat.
“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin 19 Juli 2021.
Puan menyayangkan, ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Sejumlah polemik itu dipicu oleh pernyataan pejabat negara.
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar dia.
Puan menyampaikan, teguran Presiden Joko Widodo soal perbaikan komunikasi publik harus benar-benar dijalankan dan dijadikan kenyataan oleh jajaran pemerintah.
Dia menekankan, isi pesan dan cara penyampaian informasi dari pemerintah harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Selain itu, upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi juga harus terus dan makin diintensifkan.
“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyosialisasikan program penanganan pandemi di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.
“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli, Jumat 16 Juli 2021.
Sementara sehari setelahnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, PPKM Darurat masih dalam tahap evaluasi dan belum diputuskan untuk diperpanjang.
HY
