Nasional

Ketua Gugus Tugas Diminta Usulkan Kembali PSBB di Kota Surabaya

Channel9.id-Surabaya. Pakar Kesehatan Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam sepakat kalau Kota Surabaya kembali diterapkan PSBB. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19. Makanya, semua harus satu komando koordinasinya.

Doni Monardo diminta mengusulkan Kota Surabaya kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tujuannya menyelamatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.

Doni punya kewenangan untuk mengusulkan diterapkannya PSBB. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 Permenkes No 9/2020, tentang Pedoman PSBB yang diteken Menteri Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020. Bunyi Pasal 5 PMK 9/2020 menyebutkan bahwa selain diusulkan oleh gubernur, bupati dan walikota, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

“Sebenarnya komandan semuanya di Ketua Gugus Tugas. Menteri atau kementerian semua koordinasi disitu, saya tidak setuju kalau kementerian jalan sendiri. Ini jalan ke kiri, ini jalan ke kanan, tidak boleh. Kan Presiden sudah menunjuk ketua gugus tugas, nah ketua gugus tugas inilah yang pegang komando,” kata Ari, Selasa (23/6/20).

Menurut dia, ada beberapa hal kenapa angka yang positif corona masih tinggi di beberapa tempat. Di antaranya, pelonggaran pergerakan masyarakat. Apalagi, kata dia, Kota Surabaya juga menganggap PSBB sudah selesai sehingga itu yang menjadi problem.

“Beda dengan Jawa Barat dan Jakarta. Memang Jakarta transisi, tapi masyarakat euforia turun ke jalan. Jadi masalah pelonggaran,” ujar Dekan Fakultas Kedokteran UI ini.

Maka dari itu, Ari menilai perlu diterapkan lagi PSBB di Kota Surabaya karena kondisinya masih memprihatinkan. Tentu, sekarang harus ada keputusan yang tegas untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa masyarakat, termasuk petugas kesehatan. Karena jika masyarakat sakit, maka ujungnya dokter dan petugas kesehatan yang kewalahan.

“Sekarang dengan kondisi seperti ini, apalagi dokter banyak yang kena (Covid-19) dan meninggal. Ya menurut saya, sekarang balik lagi PSBB Surabaya. Prosesnya bisa gubernur mengajukan PSBB, nanti dinilai. Saya rasa dengan data-data kasus ini semakin banyak, ya Kemenkes ACC saja,” jelasnya.

Selain itu, Ari mengatakan masih ada ego sektoral antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Ari menyarankan pemerintah daerah mengajak tokoh-tokoh menyadarkan masyarakat agar disiplin dan peduli terhadap protokol kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7  +  1  =