Channel9.id, New York. Indonesia membawa pengalaman pemberdayaan perempuan berbasis keluarga ke forum internasional. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menghadiri sidang tahunan United Nations Commission on the Status of Women (CSW) ke-70.
Sidang berlangsung di Markas Besar United Nations di New York, Amerika Serikat.
Forum global ini mempertemukan delegasi dari sekitar 193 negara anggota PBB. Badan PBB dan organisasi masyarakat sipil internasional juga ikut berpartisipasi.
Para peserta membahas perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai negara.
Tahun ini, CSW70 mengangkat tema penguatan akses keadilan bagi perempuan dan anak perempuan. Tema ini menyoroti pentingnya sistem hukum yang inklusif dan setara.
Forum ini juga mendorong penghapusan kebijakan diskriminatif. Peserta membahas cara mengatasi hambatan struktural terhadap kesetaraan gender.
Kehadiran Tri Tito Karnavian menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak.
Dalam forum ini, Indonesia juga menyoroti pendekatan pemberdayaan keluarga melalui gerakan PKK.
Gerakan PKK telah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
PKK menjalankan program pendidikan keluarga, kesehatan, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Upaya tersebut juga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan di tingkat komunitas.
Selain mengikuti sidang utama, Tri Tito Karnavian dijadwalkan menjadi panelis dalam side event Indonesia pada 12 Maret 2026.
Diskusi ini menghadirkan pembicara dari beberapa negara. Di antaranya Filipina, Singapura, dan Arab Saudi.
Para panelis akan berbagi pengalaman dan praktik baik. Diskusi ini membahas perluasan akses keadilan bagi perempuan dan anak perempuan.
Partisipasi Indonesia di forum ini diharapkan membuka peluang kolaborasi antarnegara.
Forum ini juga memperkuat pertukaran pengalaman dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat inisiatif berbasis keluarga dan komunitas.
Langkah ini juga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
