Channel9.id – Jakarta. Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh memihak dan berkampanye di Pemilu 2024 membahayakan demokrasi di Indonesia. Menurut KIPP, pernyataan Jokowi tersebut bisa membuat pejabat lainnya berkampanye secara terang-terangan untuk paslon tertentu.
“Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres,” kata Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta kepada awak media, Kamis (25/1/2024).
Kaka menjelaskan bahwa presiden bukan milik parpol tertentu. Tetapi menurutnya, presiden adalah pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
“Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia , maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden,” ucap Kaka.
Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.
“Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,” ungkapnya.
Ia pun menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu capres pada Pemilu 2024.
“Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Singgung SBY dan Megawati
HT
