Channel9.id, Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengidentifikasi perangkat lunak buatan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai salah satu penyebab utama gangguan pada sistem administrasi perpajakan Coretax.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi pengguna Coretax kini sudah tertangani. Namun, persoalan pada sisi perangkat lunak—produk LG—masih menjadi tantangan utama.
Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), LG CNS-Qualysoft Consortium terpilih sebagai penyedia sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). Konsorsium yang berbasis di Jakarta ini menawarkan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk sistem inti administrasi perpajakan dan bertanggung jawab atas implementasinya.
Sejak dilantik pada September 2025, Purbaya menjadikan pembenahan Coretax sebagai salah satu prioritas kerjanya. Dalam upaya perbaikan yang telah berjalan selama sebulan, ia bahkan melibatkan peretas (hacker) asal Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah teknologi informasi pada sistem tersebut.
Menurut Purbaya, hasil temuan tim peretas menunjukkan bahwa beberapa programmer yang ditugaskan oleh LG untuk mengembangkan perangkat lunak Coretax hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA).
“Hacker yang kami pekerjakan bilang, yang bikin sistem ini ternyata programmer lulusan SMA. Jadi sepertinya kita tidak diberi tenaga ahli terbaik. Indonesia ini memang sering dikibuli pihak asing. Kalau di bidang hiburan mereka hebat, tapi kalau urusan programming, beda cerita,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Saat ini, penyelesaian masalah perangkat lunak LG masih terkendala kontrak kerja antara pemerintah dan perusahaan asal Korea Selatan itu, yang baru akan berakhir pada pertengahan Desember 2025. Karena itu, tim DJP belum dapat sepenuhnya mengakses sistem untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Purbaya menambahkan, setelah kontrak berakhir, LG akan menyerahkan source code Coretax kepada pemerintah. Ia optimistis proses perbaikan dapat selesai paling lambat awal 2026.
“Sistem ini dibangun empat tahun dengan berbagai kendala. Tapi saya yakin, setelah source code diserahkan, Januari atau Februari semua sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai infrastruktur serta sistem keamanan Coretax sebenarnya sudah cukup kuat. Pemerintah hanya perlu memaksimalkan fungsinya dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing di masa mendatang.
“Secara teknis, ketergantungan terhadap pihak asing akan kami hentikan, apalagi jika kualitasnya buruk. Indonesia punya banyak talenta, dan kami akan memanfaatkannya dengan serius,” tegas Purbaya.
