Channel9.id – Jakarta. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih 2024 melaporkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI imbas cuitan tagar PrabowoGibran 2024 di akun X resminya. Koalisi Pemilu Bersih melaporkan Kemhan atas dugaan pelanggaran pemilu karena diduga menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan paslon capres dan cawapres tertentu.
Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan Nomor: 035/LP/PP/RI/00.00/I/2024/ tertanggal 23 Januari 2024. Pihak terlapor pada perkara ini adalah Kementerian Pertahanan dan pengelola akun tersebut, yakni Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan.
“Kami menilai bahwa di situ ada dugaan penggunaan fasilitas negara,” ujar Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat saat ditemui di Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Menurut Ibnu, akun tersebut adalah akun resmi dari Kementerian Pertahanan yang berfungsi untuk membagikan informasi publik terkait Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan, bukan untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon.
Ibnu menilai penggunaan tagar PrabowoGibran2024 bertentangan dengan Pasal 280, 282, 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, Koalisi berharap Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia juga menyinggung permintaan maaf atau klarifikasi yang dilakukan Kemhan. Menurutnya, permintaan maaf itu tidak menghapus pelanggaran pemilu yang terjadi.
Sebab, lanjut Ibnu, hal itu dinilai telah nyata terjadi dan ada bukti-bukti yang tersebar. Bahkan, ia menyebut pihak istana juga menyatakan ada evaluasi internal.
Sementara, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Gina Sabrina menilai kasus tagar Prabowo-Gibran di akun Kemhan tak bisa hanya dinilai administratif, tetapi juga mesti dilihat sebagai pelanggaran secara struktural. Ia menyebut hal itu karena watak birokrasi Kemhan masih bernuansa militer.
“Jadi kita harus lihat apakah jangan-jangan ada komando di situ. Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan hastag tanpa ada perintah. Kita tahu bahwa Kemhan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando di situ,” jelas Gina.
Gina menjelaskan pihaknya menilai perlu ada evaluasi secara menyeluruh guna melihat apakah benar ada penggunaan fasilitas negara, terutama unsur komando untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu.
Adapun sejumlah barang bukti yang dibawa antara lain tangkapan layar cuitan dan rangkaian kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Menteri Pertahanan dan juga PNS yang bertanggung jawab menjadi administrator di akun sosial media Kementerian Pertahanan.
Di sisi lain, Kemhan RI sudah memberikan klarifikasi usai cuitan #PrabowoGibran2024 di akun media sosial X-nya viral di media sosial. Karo Humas Kemhan Brigjen Edwin Adrian mengatakan cuitan tersebut merupakan ketidaksengajaan dari admin.
“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan (autotext), dari admin Kemhan,” kata Edwin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (22/1/2024).
Edwin menuturkan kesalahan itu telah diperbaiki. Edwin menyampaikan admin yang memposting cuitan tersebut telah diberi sanksi teguran keras.
“Dan kesalahan telah diperbaiki. Kami telah lakukan evaluasi dan penekanan ulang untuk berhati-hati dalam proses publikasi. Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” tuturnya.
HT
