Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) IV mengimbau para pemilik dan pengelola e-commerce untuk meningkatkan transaksi pelaku UMKM di platform digital.
Untuk diketahui, FEDK IV itu digelardi Hotal Grand Hyatt, Jakarta. Forum ini merupakan inisiatif Kominfo untuk mempertemukan pelaku ekosistem digital di Indonesia. Adapun tema yang diangkat dalam FEDK IV ini yaitu Platform Digital Marketplace.
“Saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan, khususnya dengan kementerian dan lembaga, dalam rangka peningkatan transaksi penjualan UMKM dalam platform marketplace,” tutur Johnny, Senin (4/4).
“Melalui forum ini, diharapkan beberapa masukan kebijakan pada level nasional mengenai peningkatan aktivitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri, termasuk kewajiban kementerian dan lembaga melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri,” sambungnya. Ia juga berharap para CEO dan founder marketplace memberi masukan terkait peningkatan peran UMKM dalam aktivitas perdagangan digital.
Johnny berharap adanya usulan konkret untuk meningkatkan aktivitas digital UMKM. “Bisa berupa kegiatan kampanye nasional dalam peningkatan peran UMKM dalam aktivitas digital, termasuk masukan penyempurnaan program yang saat ini telah berlangsung seperti Bangga Buatan Indonesia, Bela Pengadaan, e-Katalog dan sebagainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Johnny mengkaui bahwa digitalisasi menjadi solusi pelaku UMKM untuk tetap bertahan dan tumbuh di situasi sulit. Berangkat dari itu, pemerintah ingin memanfaatkan momentum untuk mengakselerasi transformasi digital.
“Di 2022 ini, pemerintah menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi COVID-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024,” kata Johnny.
Selain itu, pemerintah juga ingin melibatkan UMKM ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui Aksi Afirmasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, untuk mendorong pemakaian produk dalam negeri agar bisa bersaing.
